Kenapa Harus Ada PT Perorangan

PT Perorangan atau Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan usaha hal yang sangat baru bisnis di Indonesia. Karena selama ini badan usaha yang lazim dikenal adalah PT (sebagai badan usaha yang didirikan minimal 2 orang), akan tetapi sekarang dimungkinkan dibentuk PT dalam bentuk perorangan, yang dimiliki oleh 1 orang saja.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pemerintah memberikan kemudahan berusaha terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yaitu dengan dikeluarkannya payung hukum PT Perorangan akan tetapi dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

Perubahan Pengertian Perseroan Terbatas

Di dalam UU Cipta Kerja, pengertian Perseroan Terbatas berubah menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Ketentuan Tambahan PT Perorangan

Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk membuat peraturan turunan PT Perorangan sesuai amanat UU Cipta Kerja, telah mengeluarkan regulasi berikut ini:

Kemenkumham melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menargetkan untuk terciptanya kondisi atau iklim usaha yang ramah investasi dan responsive terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan korporasi.

Serta, menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha tentang pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK.

Selain UU Cipta Kerja, Pemerintah juga menerbitkan peraturan lain untuk mewujudkan Perseroan Perorangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8 Tahun 2021).

Selain itu Kemenkumham juga mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21 Tahun 2021). Inilah yang menjadi panduan utama bagi para pelaku usaha untuk mendirikan PT Perorangan di Indonesia.

Hal Penting Dalam PT Perorangan

Dalam pengertian PT di UU Cipta Kerja, terdapat pengertian PT Perorangan dengan unsur (1) perorangan dan (2) kriteria UMK. 

1. Unsur Perorangan

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan.

Pendiri PT Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian.

Pendirain PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

2. Unsur UMK

UMK berarti usaha mikro dan kecil. 

Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Cara Pendaftaran PT Perorangan

Pendaftaran PT Perorangan dibuat dengan mengisi pernyataan pendaftaran yang harus diisi dan ditandatangani oleh pendiri PT Perorangan.

Setelah pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik, Perseroan Perorangan sudah berstatus badan hukum dan akan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan Perorangan tidak perlu mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Tetapi pemerintah membatasi pendirian Perseroan Perorangan ini, bahwa satu identitas hanya diperbolehkan mendirikan satu Perseroan Perorangan dalam satu tahun. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha bisa lebih serius dan fokus dalam mengembangkan usahanya, dan juga hal ini adalah merupakan bentuk monitoring dari pemerintah.

Laporan Keuangan PT Perorangan

PT Perorangan wajib membuat laporan keuangan dan disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan PP No 8 tahun 2021 tentang. Penyampaian laporan keuangan dilakukan secara elektronik paling lambat enam bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. 

PT Perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian hak akses atas layanan dan pencabutan status badan hukum.

Menurut kami inilah kelemahan PT Perorangan, karena pada PT biasa tidak terdapat kewajiban seperti ini. 

PT biasa karena badan usaha yang berbadan hukum, maka setelah punya NPWP PT maka wajib melakukan lapor pajak atas kegiatan usaha. Sedangkan PT Perorangan, yang juga punya NPWP PT Perorangan, selain harus lapor pajak maka juga harus membuat laporan keuangan dan disampaikan ke Menteri.

Jika ada pertanyaan bisa konsultasi langsung dengan tim konsultan yang siap untuk membantu dalam pengurusan yang kamu butuhkan. 

Hubungi :

0877-0322-2896

Email : ilslegalconsultant@gmail.com

Website : www.ilsconsultantlombok.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *