Panduan Lengkap Tentang IUMK

Kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi masyarakat yang bergerak dalam usaha perdagangan dan jasa sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Pemerintah telah menetapkan izin bagi Usaha Mikro Kecil (UMK), yang mana ini merupakan salah satu bentuk terobosan kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMK itu sendiri.

Usaha mikro dan kecil perlu memiliki legalitas hukum izin usaha untuk memperkuat dan mengembagnkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha.

Pengertian Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu :

  1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Apa Itu IUMK?

Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil.

IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha  Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya.

IUMK berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 2 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
  2. Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik;
  3. Peraturan Presiden No 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Syarat Pengurusan IUMK

Pemohon IUMK meliputi pelaku usaha mikro atau usaha kecil perserorangan, dengan melengkapi persyaratan berikut ini :

  1. KTP & NPWP
  2. Nama Usaha
  3. Bidang Usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020
  4. Modal
  5. Estimasi Pendapatan
  6. No HP
  7. Email Aktif
  8. Jumlah Kekayaan (Harus Dibawah 50jt)
  9. Alamat usaha
  10. Sarana Usaha

Cara Pengurusan IUMK

Setelah disahkannya UU Cipta Kerja, IUMK kini berubah menjadi NIB (Nomor Induk Berusaha) Berbasis Risiko atau NIB RBA.
NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, hal ini berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB untuk usaha yang dijalankan. NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Setelah persyaratan lengkap, pelaku usaha bisa mengajukan IUMK dengan cara berikut ini :

  1. Membuka laman Online Single Submission (OSS) https://oss.go.id/oss.
  2. Membuat akun OSS dengan Klik tombol “Daftar”
  3. Memulai mengisi formulir dengan memilih skala usaha “UMK”
    Memilih Jenis Pelaku Usaha Orang Perorangan, memasukkan 16 digit NIK dan nomor ponsel aktif yang terhubung dengan WhatApp atau bisa juga memilih daftar menggunakan email.
  4. Kode OTP akan dikirimkan ke WhatsApp atau email yang didaftarkan.
  5. Login pada laman Sistem OSS untuk masuk ke halaman dashboard pelaku usaha.
  6. Pilih “Permohonan Baru”
  7. Mengisi semua data pribadi dan data usaha
  8. Klik tombol “Simpan Data”.
  9. Selanjutnya, memproses perizinan berusha dan mengunduh NIB.
  10. NIB terbit

Selain NIB sebagai IUMK, maka pelaku usaha akan mendapatkan Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).

SPPL merupakan salah satu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha terkait proses perizinan berusaha bagi usaha mikro kecil. Saat ini cukup dengan SPPL ,izin usaha yang diajukan akan diterbitkan dengan catatan sepanjang klasifikasi usahanya mikro kecil serta tidak diwajibkan memiliki UKL/UPL.

Tujuan Penerbitan IUMK

Para pelaku UMK mampu mendapatkan pendampingan baik itu dalam pengembangan UMK yang akan berimbas pada terbentuknya akses pembiayaan, pemasaran, teknologi informasi pengembangan Sumber Daya Manusia, atau dalam bentuk lainnya. 

Selain hal itu, tujuan penerbitan IUMK antara lain :

  1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
  2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
  3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank;
  4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Manfaat Memiliki IUMK

Beberapa manfaat bagi pelaku usaha antara lain :

1. Sebagai Legalitas Usaha

Pelaku usaha yang sudah memiliki IUMK/NIB RBA maka usahanya sudah memiliki  legalitas usaha dan berhak menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki.

2. Mendapat Perlindungan Hukum

Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB  mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan. Apabila pelaku usaha mengalami kecurangan dapat mengajukan tutuntan ke pengadilan karean memiliki perlindungan hukum yang memadai.

3. Memudahkan Operasional Bisnis

Manfaat lainnya yaitu memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis. Karena pada saat kerjasama dengan pihak lain terkait tunjangan finansial akan lebih dipercaya bahwa usahanya sudah sesuai ketentuan yang berlaku. NIB juga sebagai syarat untuk mengajukan kredit atau pinjaman ke bank.

4. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Dengan memiliki NIB maka meningkatkan kepercayaan calon konsumen. Saat membeli produk, mereka tidak perlu ragu lagi apakah produk Anda aman atau tidak.

Prinsip Pemberian IUMK

1. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;

2. Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta

3. Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.

Penutup

Dengan memiliki IUMK memberi ruang bagi pelaku usaha mikro kecil agar bisnisnya mendapatkan legalitas yang sesuai. Sehingga dapat menjalankan bisnis  dengan aman, nyaman, serta terjamin secara hukum sehingga dapat mengembangkan usaha yang dirintis ke level yang lebih tinggi dan dapat bersaing di pasar global. 

Selain perizinan, hal penting lainnya dalam mengembangkan usaha mikro kecil yaitu pengelolaan keuangan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka usaha dapat berkembang dengan baik pula. Serta dapat mendorong pelaku usaha miko kercil untuk lebih sadar pajak, karena hal ini bermanfat untuk kelangsungan usaha.

Usaha mikro kecil ini sudah terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian di Indonesia. Tidak hanya menjadi penggerak perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil juga telah terbukti menyerap tenaga kerja di sekitarnya.

Jika ada pertanyaan bisa konsultasi langsung dengan tim konsultan yang siap untuk membantu dalam pengurusan yang kamu butuhkan. 

Hubungi :

0877-0322-2896

Email : ilslegalconsultant@gmail.com

Website : www.ilsconsultantlombok.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *