Pentingnya Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan

Setiap perusahaan memiliki kewajiaban untuk melaporkan informasi ketenagakerjaan di perusahaan setiap tahunnya secara tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan. Saat ini pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan lebih mudah melalui sistem online.

Tentunya pelaporan melalui sistem online ini akan memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan ketenagakerjaan tersebut. Dengan adanya sistem pelaporan online, diharapkan setiap perusahaan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya untuk lapor.

Pengertian

Apa yang dimaksud dengan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)? WLKP yaitu salah satu Layanan ketenagakerjaan pada Portal kemnaker.go.id yang berhubungan dengan informasi perusahaan. Layanan ini juga dapat di akses secara langsung ke alamat WEB: http://wajiblapor.kemnaker.go.id

Untuk mendukung kegiatan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, maka Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan layanan online untuk mengurus kewajiban lapor ketenagakerjaan.

Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui WLKP, maka perusahaan secara otomatis akan terdaftar dalam database Kementrian Ketenagakerjaan yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum ataupun kelembagaan.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Wajib Lapor Perusahaan dalam Jaringan;
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja  No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Perusahaan dalam Jaringan

Alasan Pentingnya Lapor WLKP

Seperti disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 18 Tahun 2017  bahwa : Pengusaha atau Pengurus wajib melakukan pelaporan secara daring pada saat:

a. setelah mendirikan, menjalankan kembali, atau memindahkan Perusahaan; atau

b. sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan Perusahaan.

Selain itu perusahaan juga wajib lapor ketenagakerjaan setahun sekali pada bulan Desember.

Terdapat beberapa alasan pentingnya wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, yaitu :

1. Bukti bahwa perusahaan mematuhi hukum

Hal ini sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan wajib dilakukan setiap tahunnya dan berkala. Apabila perusahaan tidak melaporkannya akan dikenai sanksi.

2. Bagian dari kesejahteraan karyawan

Kegiatan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Sebelum wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan diterima dan disahkan, ada persyaratan terkait program kesejahteraan karyawan yang harus diselesaikan yaitu pendaftaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosia (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan dapat menjadi indikator bahwa perusahaan telah melaksanakan program kesejahteraan bagi karyawan secara baik dan benar.

3. Syarat untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing

Wajib Lapor Ketenagakerjaan penting dilakukan karena merupakan persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja apabila perusahaan ingin menggunakan tenaga kerja asing.

Dokumen wajib lapor ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan wajib yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Tanpa adanya wajib lapor ketenagakerjaan, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan izin TKA.

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan Secara Online

Wajib Lapor Ketenagakerjaan bisa dilakukan secara online melalui sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Kementrian Ketenagakerjaan setelah disahkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahan dalam Jaringan.

Layanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sekarang sudah terintegrasi dengan OSS (One Single Submisson) melalui NIB (Nomor Induk Berusaha), Dukcapil dengan NIK, dan BPJS Ketenagakerjaan melalui NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan).

Bagi pelaku usaha yang baru mendiriakn perusahaan, yang sudah mendaftarkan perusahannya melalui www.OSS.go.id, maka perusahaan tersebut secara otomatis telah terdaftar di WLKP online.

Perusahaan bisa langsung klik tautan yang masuk ke email perusahan, lalu buat akun di Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan). Apabila perusahaan sudah mendaftarkan OSS sebelum disahkan Permenaker No. 4 Tahun 2019, perusahaan bisa langsung mendaftar WLKP online.

Dengan cara berikut ini : 

  1. Mengakses portal web Wajib Lapor Ketenagakerjaan di https://www.kemnaker.go.id/
  2. Membuat akun dengan cara melakukan registrasi dahulu ke dalam sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan melalui menu “Daftar”
  3. Mengisi data perusahaan pada formulir registrasi. -Setelah pendaftaran perusahaan berhasil, maka selanjutnya sudah bisa menggunakan layanan lapor secara online.
  4. Mengisi kelengkapan data seperti profil perusahaan, legalitas perusahaan, status perusahaan, tenaga kerja, tenaga kerja asing, jaminan sosial, lowongan tenaga kerja, pelatihan, pengupahan, dan lain sebagainya.

Persyaratan Lapor WLKP

Data yang Harus Dipersiapkan Untuk melakukan proses Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan online, persiapkan data pendukung di bawah ini:

  1. Nama pengelola akun yang harus sudah mempunyai e-KTP dan email aktif
  2. WLKP terakhir (jika pernah melakukan pelaporan manual)
  3. Identitas perusahaan (jika melaporkan perusahaan cabang, maka harus mengetahui Nomor Perizinan dan Nomor TDP Pusat atau NIB yang dimasukkan perusahaan pusat)
  4. Akta pendirian perusahaan
  5. SK Kemenkumham
  6. NIB (Nomor Induk Berusaha)
  7. NPWP Perusahaan
  8. Data BPJS Kesehatan
  9. Data Karyawan (NIK, Nama, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Kode Jabatan dan Nama Jabatan, Pendidikan, Status (PKWTT/PKWT), alamat dan Keterangan Disabilitas atau Tidak)

Sanksi Tidak Lapor WLKP

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 disebutkan bahwa pengusaha yang tidak melakukan kewajiban Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan dapat diberikan sanksi  dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- .(satu juta rupiah). 

Penutup

Di dalam laporan tersebut harus memuat keterangan seperti identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Wajib lapor perusahaan memiliki arti yang cukup penting bagi perusahaan.

Dengan melakukan pendaftaran perusahaan melalui WLKP, maka secara otomatis perusahaan akan terdaftar dalam database Kementerian Ketenagakerjaan yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Jika ada pertanyaan bisa konsultasi langsung dengan tim konsultan yang siap untuk membantu dalam pengurusan yang kamu butuhkan. 

Hubungi :

0877-0322-2896

Email : ilslegalconsultant@gmail.com

Website : www.ilsconsultantlombok.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *