Mengenal Perusahaan PKP dan Non PKP

Pengertian PKP dan Non PKP

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas pajak dan oleh karena itu wajib untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada transaksi bisnis mereka. Sementara itu, Non-PKP adalah mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Perbedaan PKP dan Non PKP

Perbedaan PKP dan Non PKP yaitu terletak dalam hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengusaha Non PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan bahwa perusahaan yang omzetnya belum mencapai Rp. 4,8 miliar, maka tidak diwajibkan sebagai PKP, tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai, tidak bisa menerbitkan faktur pajak dan diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil.

Pengusaha kecil juga dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP maka wajib melaksanakan kewajiban PKP.

Syarat Menjadi PKP

Syarat PKP yaitu Pengusaha yang dalam 1 tahun buku memiliki jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.8Miliar. Permohonan PKP diajukan pada bulan berikutnya. Apabila pengusaha kecil yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dan omzetnya belum mencapai Rp. 4,8 Miliar dalam 1 tahun bukunya maka bisa mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP.

Kewajiban Sebagai PKP

Baik pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP maupun pengusaha kecil yang memilik untuk dikukuhkan sebagai PKP pemungutan, berkewajiban untuk :

1. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

2. Melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

3. Melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Kewajiban Non PKP

Kewajiban non PKP yaitu menyetorkan atau membayar Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Hal ini memudahkan pengusaha kecil yang  masih berproses dalam mengembangkan usahanya.

Penutup

Sejak diberlakukkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017, diatur bahwa kantor virtual (virtual office) sudah bisa mengajukan dan mendapatkan PKP.

Tujuan dari pemberlakukan peraturan ini tentunya untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang baru mendirikan usaha, agar dapat memiliki kesempatan ikut berpartisipasi dalam tender yang diadakan oleh pemerintah dan/atau perusahaan BUMN. 

Karena biasanya dari pemerintah atau BUMN sebagai pemilik proyek, mensyaratkan hanya boleh diikuti bagi yang sudah PKP.

Jika ada pertanyaan bisa konsultasi langsung dengan tim konsultan yang siap untuk membantu dalam pengurusan yang kamu butuhkan. 

Hubungi :

0877-0322-2896

Email : ilslegalconsultant@gmail.com

Website : www.ilsconsultantlombok.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *