Prosedur dan Persyaratan Pemindahan Wajib Pajak Badan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2009

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemindahan Wajib Pajak Terdaftar dan atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar Dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Sehubungan Dengan Perubahan Tempat Tinggal Atau Tempat Kedudukan Dan Atau Tempat Kegiatan Usaha

Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pengertian Wajib Pajak merupakan orang pribadi, badan usaha maupun entitas lainnya, yang terlibat dalam aktivitas sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan sebutan NPWP merupakan nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

NPWP wajib diberikan ketika sudah terpenuhinya syarat secara subjektif dan objektif pajak dengan adanya transaksi maupun sumber penghasilan/pendapatan yang bisa dikenakan pajak.

Wajib Pajak terdaftar dan atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha administatif KPP Madya dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

Apakah yang dimaksud dengan pemindahan wajib pajak?

Pengertian dari pemindahan Wajib Pajak  merupakan tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak tersebut dari tata usaha KPP lama ke tata usaha KPP yang baru, dengan alasan pindah tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha.

Permohonan pindah adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak Badan yang disampaikan kepada KPP Lama untuk memberitahukan dan memohon perubahan tempat terdaftar karena alasan pindah tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

Persyaratan Administrasi Pemindahan Wajib Pajak Badan

Permohonan pemindahan atau mutasi Wajib Pajak Badan sebagaimana yang dimasud dapat diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengunduh formulir dari laman resmi pajak.go.id kemudian diisi dengan lengkap, ditanda tangan dan dibubuhi stempel badan;

b. Melampirkan fotokopi KTP dan NPWP seluruh pengurus (apabila WNI) dan menyerahkan fotokopi Paspor/KITAS dan NPWP terdaftar sebagai wajib pajak (apabila WNA);

c. Melampirkan fotokopi Akta Notaris pendirian dan perubahan terakhir atas badan usaha;

d. Melampirkan asli kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak badan;

e. Melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan domisili perusahaan yang terbaru atau melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Badan yang terbaru;

f. Melampirkan surat kuasa bermeterai Rp10.000,- dan fotokopi KTP penerima kuasa jika yang menyampaikan bukan pengurus yang terdaftar di dalam akta badan.

Kemudian setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi maka Wajib Pajak dapat menyampaikan pengajuan pemindahan Wajib Pajak dengan mendatangi langsung KPP terdaftar maupun secara elektronik.

Prosedur Pemindahan Wajib Pajak Badan

Apabila wajib pajak terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar telah pindah kedudukan atau pindah tempat kegiatan usahanya ke wilayah kerja KPP Madya atau KPP Pratama, maka Wajib Pajak tersebut wajib untuk mengajukan permohonan pindah atau mutasi ke KPP yang terdaftar sebelumnya (KPP lama).

Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan pemindahan melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP terdaftar, atau Wajib Pajak dapat mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar.

1. Pemindahan Langsung Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Permohonan pemindahan Wajib Pajak yang dilakukan dengan datang langsung ke KPP terdaftar dapat dilakukan dengan prosedur seperti berikut :

a. Wajib Pajak dapat datang langsung ke KPP lama kemudian setelah mengambil antrian maka Wajib Pajak akan diarahkan ke Loket TPT;

b. Kemudian Wajib Pajak dapat menyerahkan formulir pemindahan beserta seluruh dokumen pendukung lainnya yang menjadi syarat dalam permohonan pemindahan Wajib Pajak;

c. Kemudian petugas TPT akan mengecek kelengkapan dokumen. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali formulir Permohonan Pemindahan Wajib Pajak beserta seluruh dokumen pendukung lainnya kepada petugas loket TPT;

d. Apabila berkas permohonan yang diajukan telah lengkap maka selanjutnya Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang diberikan oleh petugas;

e. Kemudian dalam jangka waktu estimasi 5-10 hari kerja permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak akan diperiksa dan dilakukan penelitian oleh petugas KPP;

f. Permohonan yang diajukan ada tidak ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka Kepala KPP akan mengembalikan permohonan tersebut dan menolak pengajuan pemindahan/mutasi Wajib Pajak;

g. Apabila permohonan dianggap sudah sesuai dan sudah disetujui oleh Kepala KPP maka Pelaksana Seksi Pelayanan akan melakukan pencabutan atas NPWP tersebut kemudian mencetak Surat Pindah ke KPP baru dan memberikannya kepada Wajib Pajak;

h. Setelah Wajib Pajak menerima Surat Pindah maka Wajib Pajak dapat datang langsung ke KPP yang baru dengan membawa Surat Pindah yang diterbitkan KPP lama beserta dokumen kelengkapan untuk proses cetak Kartu NPWP ke KPP yang baru

i. Setelah menerima Surat Pindah berikut dokumen kelengkapan untuk pemindahan Wajib Pajak dari KPP lama maka KPP baru akan menerbitkan kartu NPWP badan beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak.

2. Pemindahan Melalui Pos Atau Jasa Pengiriman Ekspedisi

Permohonan pemindahan Wajib Pajak melalui pos atau jasa pengiriman ekspedisi dilakukan apabila KPP berada dalam jarak tempuh yang cukup jauh. Prosedur yang dilakukan untuk pemindahan Wajib Pajak hampir sama dengan penyampaian berkas secara langsung ke KPP yaitu seperti berikut :

a. Wajib Pajak dapat mengunjungi kantor Pos atau jasa ekspedisi terdekat dengan membawa semua dokumen persyaratan lalu mengirimnya ke KPP lama;

b. Kemudian apabila pengajuan permohonan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka Kepala KPP atau KP2KP akan mengembalikan permohonan yang telah diajukan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Wajib pajak bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat diproses melalui penyampaian Surat Pengembalian Permohonan;

c. Apabila berkas yang diterima oleh KPP dianggap sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan maka kemudian Petugas Pelaksana Pelayanan akan menyampaikan Surat Pindah kepada Wajib Pajak melalui pos ke alamat kedudukan dengan bukti pengiriman surat;

d. Kemudian Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali untuk persyaratan pemindahan dengan menyampaikan Surat Pindah yang sudah diterima dari KPP lama;

e. Setelah Surat Pindah dan dokumen kelengkapan sudah diterima oleh KPP baru maka KPP baru akan menerbitkan kartu NPWP dan SKT Pajak yang baru dan mengirimkannya via Pos ke alamat terdaftar NPWP Badan.

3. Pemindahan Secara Online (Elektronik)       

Permohonan pemindahan wajib pajak dapat dilakukan secara online (elektronik) dengan prosedur seperti berikut ini :

a. Pengajuan permohonan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengisi formulir Perubahan Data Wajib Pajak pada aplikasi e-Registration yang ada pada laman resmi pajak.go.id;

b. Kemudian permohonan pengajuan pemindahan yang disampaikan melalui aplikasi e-Registration berisi formulir yang sudah ditanda tangan oleh Wajib Pajak secara elektronik atau digital dan memiliki kekuatan hukum;

c. Selain formulir permohonan pemindahan, Wajib Pajak juga akan diminta untuk mengunggah salinan digital atas persyaratan pemindahan yang berisi dokumen kelengkapan pendukung lainnya;

d. Apabila pengajuan permohonan mendapat penolakan dari KPP maka dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah permohonan disampaikan secara elektronik maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan;

e. Apabila berkas pengajuan permohonan pemindahan Wajib Pajak telah diterima secara lengkap oleh pihak KPP maka KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) secara elektronik;

f. Kemudian KPP lama akan melakukan penelitian terkait pemindahan kedudukan Wajib Pajak apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Apabila permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Kepala KPP akan menerbitkan Surat Pemberitahuan tidak dapat dipindah dan menyampaikan hal tersebut kepada Wajib Pajak melalui email yang terdaftar;

h. Namun apabila pengajuan permohonan sudah sesuai dan sudah disetujui oleh Kepala KPP maka Surat Pindah akan diterbitkan oleh KPP lama;

i. Ketika menerima Surat Pindah dari KPP lama, maka KPP baru akan berkewajiban menerbitkan kartu NPWP dalam waktu 1 hari kerja setelah surat pindah diterima.

Jika ada pertanyaan bisa konsultasi langsung dengan tim konsultan yang siap untuk membantu dalam pengurusan yang kamu butuhkan. 

Hubungi :

0877-0322-2896

Email : ilslegalconsultant@gmail.com

Website : www.ilsconsultantlombok.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *